Home / Uncategorized / Daun Jambu Saja Tiada,Lebih-Lebih Aliran Duit

Daun Jambu Saja Tiada,Lebih-Lebih Aliran Duit

Daun Jambu Saja Tiada,Lebih-Lebih Aliran Duit  РBekas Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dijadwalkan bersaksi pada sidang ke enam masalah dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Sidang di gelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Anas menegaskan dapat memaparkan fakta-fakta yang ia mengerti.

” Prinsipnya yaitu saya dapat menunjang KPK buat membedakan mana kenyataan, mana fiksi, mana narasi kosong serta mana info yang benar. Mana rekaan serta mana yang fitness, ” papar Anas, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis.

Anas juga buat persiapan beberapa dokumen sebagai bukti pernyataan yang dapat disebutkannya di persidangan.

Dalam dakwaan, dimaksud kalau Anas mrnerima 500. 000 dollar AS buat kebutuhan Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010.

Anas menolak pemberian itu.

Masalah duwit buat kongres, kata Anas, udah ada pembuktiannya dalam masalah korupsi proyek Hambalang.

” Masalah kongres kan ada sidangnya sendiri. Satu momen zaman ada dua narasi, ” kata Anas.

Ia menuturkan, penegak hukum dapat dengan terang membedakan mana info yang kenyataan, serta info yang karangan semata.

Anas menegaskan, tiada aliran duwit dari korupsi proyek e-KTP yang mengalir padanya.

” Daun jambu saja tiada, lebih-lebih aliran duwit, ” kata Anas.

Anas juga mengakui tidak kenal dengan entrepreneur Andi Agustinus dengan sebutan lain Andi Narogong.

Meski sebenarnya, dalam dakwaan serta menurut kesaksian bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Anas sering berjumpa Andi buat mengupas proyek e-KTP.

Bahkan juga, Andi selamanya melaporkan terhadap Anas bab detil pembagian duwit terhadap anggota DPR RI.

” Saya kenal, mempunyai rekan namanya Andi juga. Tp bukanlah Andi Narogong, ” kata dia.

Banyak pihak yang dimaksud dalam dakwaan sudah terima dana hasil korupsi e-KTP th. 2011-2012.

DPR RI menyetujui aturan proyek e-KTP sesuai sama grand design 2010, yakni RP 5, 9 triliun.

Dari aturan itu, sebesar 51 % atau Rp 2, 662 triliun difungsikan buat berbelanja modal atau berbelanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Dan 49 % atau sebesar Rp 2, 558 triliun dibagi-bagi ke beberapa pihak, termasuk juga anggota Komisi II DPR RI serta Tubuh Aturan DPR RI.

Dalam dakwaan, Anas dimaksud terima 11 % dari aturan itu atau Rp 574, 2 miliar.

Seterusnya, Anas kembali mendapatkan area dari pembagian duwit dari Andi biar Komisi II serta Tubuh Aturan DPR RI menyepakati aturan buat proyek pengadaan serta aplikasi e-KTP.

Anas memperoleh 500. 000 dollar AS yang difungsikan buat cost akomodasi kongres Partai Demokrat di Bandung.

Pada Oktober 2010, Andi kembali berikan duwit 3 juta dollar AS terhadap Anas. Pemberian duwit selanjutnya terhadap Anas dijalankan lebih kurang Februari 2011 sebesar Rp 20 miliar.

About admin